Kosmetik


bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah distributor/penjual kosmetika dalam negeri wajib melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIE produk kosmetika yang sudah dilakukan pendaftaran oleh produsen?
bpom A
Jawaban:   
Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013, Distributor kosmetika dalam negeri tidak perlu mendaftarkan kembali produk di BPOM, pendaftaran produk kosmetika dalam negeri dilakukan oleh pemohon yang terdiri atas : industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Untuk produk kosmetik impor yang akan dinotifikasi di BPOM, apakah letter of agreement (LoA) yang digunakan dapat diperoleh dari distributor resmi yang telah ditunjuk oleh produsen?
bpom A
Jawaban:   
Surat penunjukkan keagenan untuk produk kosmetik impor yang akan dinotifikasi di BPOM, dapat diperoleh dari distributor resmi yang telah ditunjuk oleh produsen
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Kemana surat permohonan perubahan data perusahaan pada aplikasi e-bpom untuk komoditi kosmetika ditujukan?
bpom A
Jawaban:   
Surat permohonan perubahan data perusahaan ditujukan ke Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen BPOM
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)  yang digunakan dalam pengisian dalam aplikasi e-notifikasi menggunakan data perusahaan produsen dari luar negeri/Australia ?
bpom A
Jawaban:   
Data NPWP yang dimasukkan adalah data perusahaan importir yang ada di Indonesia.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Bagaimana tatacara pencantuman komposisi pada label kosmetika ?
bpom A
Jawaban:   
Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika disebutkan bahwa komposisi diurutkan mulai dari kadar terbesar sampai kadar terkecil, kecuali bahan kosmetika dengan kadar kurang dari 1% boleh ditulis tidak berurutan.
       
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Bagaimana cara untuk memudahkan produsen negara asal untuk melihat  aplikasi e-notifikasi  terkait kendala perbedaan bahasa?
bpom A
Jawaban:   
Kosmetika impor didaftarkan oleh importir di Indonesia, maka untuk memudahkan mengakses notifikasi kosmetik sebaiknya dilakukan oleh importir di Indonesia.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah formula kuantitatif untuk produk kosmetika impor wajib diberikan secara tepat dan tidak boleh ditulis dengan kisaran bahan yang digunakan?
bpom A
Jawaban:   
Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, disebutkan pada lampiran mengenai penulisan formula kualitatif dan kuantitatif dan disebutkan bahwa "paling sedikit berisi Nama bahan dan kadar bahan, nama bahan ditulis dengan nama International Nomenclature Cosmetic Ingredients (INCI) atau nama lain sesuai dengan referensi yang berlaku secara internasional dan kadar bahan ditulis dalam persentase dengan jumlah total 100%."
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah Surat Persetujuan Impor pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Impor Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan/atau Kosmetika,  sama dengan SKI (Surat Keterangan Impor) yang dikeluarkan oleh BPOM?
bpom A
Jawaban:   
Sesuai dengan ketentuan umum  pada Pasal 1 Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Impor Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan/atau Kosmetika,  dijelaskan bahwa "Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Barang Komplementer yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan." sehingga pengurusan Persetujuan Impor berbeda dengan pengurusan SKI.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah notifikasi kosmetika impor diperlukan COO (Certificate of Origin)?
bpom A
Jawaban:   
COO (Certificate of Origin) diperlukan untuk produk kosmetik yang menggunakan bahan baku gelatin dan kolagen
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Bagaimana jika terjadi perubahan alamat importir untuk produk kosmetika yang sudah terdaftar?
bpom A
Jawaban:   
Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013 bahwa perubahan alamat importir untuk produk kosmetika harus mengajukan perubahan data pemohon notifikasi dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah kosmetik yang sudah ternotifikasi dapat melakukan perubahan formula?
bpom A
Jawaban:   
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013, disebutkan bahwa jika terjadi perubahan formula dalam produk Kosmetik terdaftar tidak dapat dilakukan perubahan notifikasi tetapi harus dilakukan notifikasi ulang dengan formula yang baru.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apa peraturan yang mengatur produk jadi yang terkena lartas di BPOM?
bpom A
Jawaban:   
Peraturan terkait produk jadi yang terkena lartas di BPOM dapat dilihat di Peraturan Kepala BPOM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah boleh memiliki 2 akun perusahaan pada e-notifikasi kosmetik?
bpom A
Jawaban:   
Perusahaan boleh memiliki 2 akun apabila :
1.    Untuk kontrak dapat membuat akun baru dengan catatan perusahaan penerima kontrak berbeda.
2.    Untuk importir dapat membuat akun perusahaan baru dengan catatan produsen dari negara asal berbeda dengan produsen yang sudah ada.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah perubahan alamat produsen pada label kosmetika dapat dilakukan sebelum notifikasi terbit?
bpom A
Jawaban:   
Perubahan alamat produsen pada label hanya dapat dilakukan setelah notifikasi disetujui oleh Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetika BPOM.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah produk parfum isi ulang perlu melakukan notifikasi di BPOM?
bpom A
Jawaban:   
Parfum isi ulang merupakan bahan baku kimia yang pendistribusiannya diawasi oleh Kementerian Perdagangan, namun apabila sudah dimasukkan dalam wadah dengan merk tertentu sebagai parfum maka termasuk produk kosmetik yang wajib dinotifikasi di BPOM .
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) dapat digantikan oleh sertifikat ISO?
bpom A
Jawaban:   
Sertifikat CPKB tidak bisa digantikan oleh sertifikat ISO.Sertifikat atau surat keterangan penerapan GMP yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal bisa digantikan dengan sertifikat ISO 22716 untuk negara-negara tertentu yang pemerintahnya tidak menerbitkan sertifikat GMP (untuk impor).
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apa saja yang harus tercantum didalam surat penunjukan keagenan ?
bpom A
Jawaban:   
Surat penunjukan keagenan harus mencantumkan nama dan alamat principal, nama dan alamat importir, merk kosmetik atau nama produk kosmetik, tanggal masa berlaku perjanjian, dan dibuat dalam Bahasa indonesia atau Bahasa Inggris dan harus disahkan oleh notaris.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apa saja dokumen persyaratan untuk melakukan perubahan notifikasi untuk perubahan alamat importir (alamat kantor) ?
bpom A
Jawaban:   
Persyaratan untuk melakukan perubahan notifikasi untuk perubahan alamat importir (alamat kantor) dapat dilihat pada Lampiran 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 Tahun 2013 yang dapat diakses pada jdih.pom.go.id.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah surat penunjukan keagenan untuk notifikasi kosmetika impor harus dilegalisir?
bpom A
Jawaban:   
Surat penunjukan keagenan untuk notifikasi kosmetika impor tidak perlu dilegalisir.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah importir kosmetik yang hendak mendaftarkan produk kosmetik namun melakukan pengemasan ulang dari kemasan besar ke kemasan yang lebih kecil, dapat mendaftarkan kosmetik tersebut sebagai importir?
bpom A
Jawaban:   
Importir yang melakukan pengemasan ulang (dari kemasan ukuran besar ke kemasan dengan ukuran yang lebih kecil) dapat menotifikasi produk kosmetik tersebut sebagai perusahaan lokal (bukan sebagai importir) dengan persyaratan harus memiliki surat izin produksi kosmetik.
Bagikan
Whatsapp