Badan POM Raih Raksa Nugraha - Indonesian Consumer Protection Award 2020


30 Nov 2020 180

Jakarta - Badan POM terus meraih penghargaan atas prestasi kinerjanya. Kali ini penganugerahan Raksa Nugraha – Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) 2020 dengan peringkat Platinum diberikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kepada Badan POM atas komitmennya dalam penerapan perlindungan konsumen di tengah pandemi COVID-19.

Penyerahan penghargaan digelar secara daring di Jakarta (30/11). Tercatat tujuh penerima penghargaan kategori entitas publik yakni pemerintah pusat dan daerah serta tujuh penghargaan kategori entitas privat yakni BUMN dan BUMD. Awalnya penganugerahan Raksa Nugraha – ICPA diberikan kepada pelaku usaha yang berkomitmen pada perlindungan konsumen. Namun pada 2020, anugerah ini diberikan juga bagi Entitas Publik untuk menilai inisiatif strategis perlindungan konsumen terutama di masa pandemi COVID-19 khususnya upaya edukasi dan sosialisasi  kebijakan.

Ketua BPKN Rizal E. Halim menyatakan upaya perlindungan konsumen telah melalui perjalanan panjang selama dua dekade atau 21 tahun. Untuk itu perlu strategi nasional perlindungan konsumen sebagai pelayanan publik kepada masyatakat. "Ke depan kita akan bangun komunikasi lintas sektor termasuk strategi nasional perlindungan konsumen, sehingga gerakan perlindungan konsumen menjadi satu nafas dan cakupan perlindungan konsumen mencakup seluruh rakyat Indonesia," jelas Rizal.

BPKN bekerja sama dengan lembaga pemeringkatan independen The Indonesian Institut for Corporate Governance dan Majalah SWA, serta mitra media iNews dan Trijaya FM. Penilaian menggunakan model Malcolm Baldridge National Quality Award, namun penekanan penilaiannya lebih menitikberatkan pada sistem perlindungan konsumen yang direncanakan, diterapkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Hasil penilaian Raksa Nugraha - ICPA 2020 terbagi dalam lima pemeringkatan yaitu: (1) Diamond (876 – 1000); (2) Platinum (776 – 875); (3) Gold (675 – 775); (4) Silver (576 – 675); (5) Bronze (476 – 575).

Keikutsertaan Badan POM dalam Raksa Nugraha – ICPA 2020 telah melalui dua tahap penilaian. Mulai pendaftaran, pengisian kuisioner dan kelengkapan dokumen pendukung pada 22 Juni - 7 Agustus 2020.

Kuisoner meliputi: (1)aspek kepemimpinan (visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok terkait standar pelayanan publik); (2) strategi penerapan standar pelayanan publik; (3) hubungan, kerekatan dan kepuasan masyarakat; (4) manajemen sumber daya (SDM, sarana prasarana, lingkungan kerja); (5) operasional proses pelayanan; (6) peningkatan kinerja; (7) hasil dan penghargaan terkait penerapan standar pelayanan publik.

Kemudian sesi presentasi dan wawancara pada 18 Agustus 2020. Hadir saat presentasi dan wawancara adalah Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Kepala Pusat Data dan Informasi, serta Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat. Tim penilai terdiri dari Ketua BPKN, Komisioner BPKN dan Ketua YLKI. Hasil rapat pleno BPKN, memutuskan Badan POM meraih Anugerah Raksa Nugraha – ICPA 2020.

Sekretaris Utama Elin Herlina menyampaikan apresiasi atas digelarnya pemeringatan Raksa Nugraha - ICPA 2020. Hal ini sejalan dengan visi misi Badan POM untuk memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga melalui peningkatan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. "Di tengah pandemi COVID-19, Badan POM berperan strategis dalam perlindungan konsumen dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui deregulasi dan simplifikasi izin edar produk untuk mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19," jelas Elin Herlina.

Badan POM juga aktif melakukan sosialisasi regulasi dan kebijakan kepada pelaku usaha dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas. "Badan POM mendukung implementasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen untuk semakin memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik serta menghadirkan negara di tengah masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Evita Manthovani menyampaikan sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengungkapkan masih rendahnya tingkat keberdayaan konsumen Indonesia. "Indeks Keberdayaan Konsumen berada di level 41,7 atau mampu. Penyebabnya asimetri informasi antara konsumen dengan produk yang ditawarkan, pemahaman konsumen juga kurang, dan kepatuhan produsen masih rendah," jelasnya.

Menurutnya konsumen Indonesia belum sepenuhnya berdaya ketika mendapat produk yang tidak sesuai. Ketika dirugikan mereka enggan melapor. Untuk itu pemerintah harus berperan dalam perlindungan konsumen, memberikan jaminan dan memastikan saluran pengaduan, serta penyelesaian sengketa. "Edukasi dan perlindungan konsumen harus menjadi perhatian bersama, negara harus hadir dalam perlindungan konsumen, pengawasan dan penegakan hukum harus efektif, apa lagi dengan adanya e-commerce," katanya.

Tujuan penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tiga pilar dalam upaya perlindungan konsumen. Pertama peran pemerintah dalam melakukan pengawasan penerapan regulasi. Kedua peran konsumen yang cerdas dalam memilih produk. Ketiga peran pelaku usaha yang bertanggungjawab dengan produk yang berkualitas. (HM-Fathan)
Bagikan
Whatsapp