Raih Pelayanan Prima, ULPK Tumbuh dan Hadir Lebih Dekat Untuk Masyarakat Indonesia


08 Jul 2021 51

Jakarta – Pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan publik menjadi hal yang niscaya. Karena itu pemerintah senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik (UPP).

Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada tahun 2020 menunjukkan bawa 26 UPP di tingkat kementerian/lembaga mendapatkan predikat pelayanan sangat baik, salah satunya adalah Badan POM melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar POM di Denpasar. Tahun sebelumnya Balai Besar POM di Denpasar juga mendapatkan predikat sangat baik. Sementara Direktorat Registrasi Pangan Olahan mendapatkan nilai tertinggi dengan kategori Pelayanan Prima.

Keberhasilan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM di Denpasar menjadi motivasi bagi Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi Badan POM untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat merupakan unit yang mengelola Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM, termasuk didalamnya Contact Center HALOBPOM 1500533.

Penilaian kinerja pelayanan publik di Badan POM pada tahun 2020, ULPK berhasil memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,48 (sangat baik 4,01 – 4,50). Dengan kata lain pelayanan ULPK dinilai berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pada tahun 2021, ULPK kembali menjadi salah satu UPP dari 48 UPP di Badan POM Pusat dan Balai Besar/Balai POM yang dinilai pada penilaian kinerja UPP. Sama seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan penilaian yang berdasarkan Peraturan MenPANRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menekankan enam aspek yang mendorong UPP memberikan layanan prima. Keenam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Entry meeting Penilaian Internal Kinerja UPP di lingkungan Badan POM dilaksanakan 4 Mei 2021. Selanjutnya setiap UPP yang akan dinilai melakukan pengisian dan pengiriman formulir penilaian kinerja pada tanggal 5-23 Mei 2021 yang berisi data perspektif dan persepsi. Tahap selanjutnya yaitu proses wawancara dan verifikasi data dukung oleh tim penilai. Aspek penilaian meliputi kebijakan pelayanan (30%), aspek profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) (18%), aspek sarana prasarana (15%), aspek sistem informasi pelayanan publik (15%), aspek konsultasi dan pengaduan (15%) serta aspek inovasi (7%).

ULPK telah memenuhi seluruh aspek penilaian dengan baik. Pada exit meeting yang dilaksanakan Kamis (08/07) diumumkan bahwa ULPK (Biro Hukum dan Organisasi) memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,59 dengan predikat Pelayanan Prima (4,51-5,00). Tentu saja pencapaian ini merupakan hasil kerja sama yang epic dari seluruh komponen ULPK dan juga apresiasi yang baik dari konsumen.

Pada tahun 2021 terdapat empat unit kerja pusat dan empat Balai Besar POM yang meraih predikat Pelayanan Prima. Biro Hukum dan Organisasi termasuk ke dalam lima unit pelayanan publik terbaik predikat Pelayanan Prima di Badan POM bersanding dengan Balai Besar POM di Denpasar, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Balai Besar POM di Yogyakarta, serta Balai Besar POM di Jakarta.

ULPK tidak akan berhenti sampai di titik ini. ULPK senantiasa berinovasi dan memperbaiki kinerja pelayanan publik terutama terkait permohonan informasi serta pengelolaan pengaduan. Kepuasan pelanggan menjadi fokus utama ULPK yang terus berusaha melayani dengan efektif, efisien, mengedepankan kemudahan prosedur, menciptakan akses yang terjangkau, selalu berkomitmen pada mutu serta melebihi harapan dari masyarakat.

ULPK tumbuh dan hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia, “Because We Care” - (Nell&Silma (PM))

Bagikan
Whatsapp