Kosmetik


bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah pada kosmetik yang akan didaftarkan, perlu mencantumkan call center (produsen/importir) produk tersebut pada kemasan?
bpom A
Jawaban:   
Penandaan kosmetika paling sedikit harus mencantumkan, salah satunya adalah nama dan alamat lengkap produsen, sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
Pencantuman nomor call center dikemasan tidak wajib dan tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah arti expired date pada produk kosmetik yang tertulis April 2016 ditujukan untuk kadaluarsa stikernya? apakah produk kosmetika tersebut masih bisa digunakan?
bpom A
Jawaban:   
Penulisan expired date ditujukan untuk masa kadaluarsa produk bukan stickernya, masa kadaluarsa yang hanya mencantumkan bulan dan tahun saja artinya produk tersebut dapat digunakan hingga akhir bulan tersebut.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Bagaimana cara mengetahui batasan ukuran produk kosmetika yang diperbolehkan
bpom A
Jawaban:   
Tidak terdapat aturan yang membatasi ukuran produk kosmetika. Ukuran/netto kemasan besar harus dijelaskan distribusinya kemana, untuk menghindari terjadi nya re-packing.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Bolehkah produsen kosmetika mendistribusikan produknya dalam bentuk bulk ke tempat pijat refleksi?
bpom A
Jawaban:   
Semua produk kosmetik yang beredar di pasaran harus ternotikasi di BPOM. Pendistribusian kosmetik dengan ukuran kemasan dan jenis kemasan (ukuran besar) yang diedarkan harus sesuai dengan jenis kemasan dan ukuran kemasan yang disetujui saat pendaftaran.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah produk kosmetika berupa krim dan sabun muka dari produsen yang sama, keduanya memiliki nomor notifikasi yang sama?
bpom A
Jawaban:   
Produk kosmetika dan sabun muka dari produsen yang sama, keduanya memiliki nomor notifikasi yang berbeda .
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah produk yang mengandung Oxybenzone aman digunakan?
bpom A
Jawaban:   
Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, disebutkan bahwa Oxybenzone dapat digunakan sebagai bahan kosmetika dengan kadar maksimum 10%. Produk yang mengandung Oxybenzone harus mencantumkan peringatan.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah kosmetik yang sudah kedaluwarsa masih aman untuk digunakan?
bpom A
Jawaban:   
Produk kosmetik yang sudah melewati batas kedaluwarsa disarankan tidak digunakan kembali karena sudah tidak terjamin mutunya.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Untuk produk kosmetika, parameter pengujian apa saja yang dilakukan yang akan digunakan sebagai dokumen persyaratan notifikasi kosmetika di BPOM?
bpom A
Jawaban:   
Disampaikan bahwa pada saat pendaftaran BPOM tidak mempersyaratkan adanya Certificate of Analysis (CoA) bahan baku atau produk jadi. Spesifikasi bahan baku dan produk jadi harus disiapkan pada Dokumen Informasi Produk sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk,
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah di BPOM bisa melakukan pengujian produk kosmetik untuk mengetahui apakah ada kandungan bahan berbahaya atau tidak?
bpom A
Jawaban:   
BPOM tidak menerima pengujian dari luar, baik pribadi maupun instansi. Disarankan untuk melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah H2O2 di perkenankan untuk digunakan untuk pemutih gigi?
bpom A
Jawaban:   
H2O2 atau Hydrogen peroxide dan campuran atau senyawa lainnya yang dapat melepaskan hydrogen peroxide, termasuk carbamide peroxide dan zinc peroxide dapat digunakan sebagai sediaan pemutih gigi dengan persyaratan:
1.    Digunakan oleh konsumen dibawah pengawasan dokter gigi : > 0,1 sampai dengan < 6% H202 yang ada atau yang dilepaskan
2.    Hanya diaplikasikan langsung oleh dokter gigi : > 6 - 35% H202  yang ada atau yang dilepaskan
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika tersedia dalam versi Bahasa Inggris ?
bpom A
Jawaban:   
Peraturan Kepala BPOM Nomor18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika saat ini hanya tersedia dalam bahasa Indonesia yang dapat diakses di  http://jdih.pom.go.id
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Kadar metanol pada sediaan kosmetik apakah diperbolehkan ?
bpom A
Jawaban:   
Sesuai dengan lampiran V Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Metanol termasuk ke dalam daftar bahan yang diperbolehkan digunakan dalam kosmetika dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan yaitu : hanya digunakah sebagai denaturan untuk etanol dan isopropilalkohol dengan pembatasan kadar maksimum 5% dihitung sebagai % dari etanol dan isopropil alkohol.
Peraturan lengkap dapat diunduh di http://jdih.pom.go.id.

103.    Tata rias rambut fantasi
Pertanyaan    :    Apakah yang dimaksud dengan tata rias rambut fantasi?
Jawaban    :    Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun  2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 34 tahun 2013, tata rias rambut fantasi adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk menciptakan warna-warni rambut fantasi
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah ada peraturan tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetik yang dapat dibuat oleh industri kosmetik golongan B
bpom A
Jawaban:   
Disampaikan bahwa peraturan tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetik yang dapat di produksi oleh industri kosmetik gol B ada di Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Izin Produksi Golongan B.
Peraturan lengkap dapat diunduh di http://jdih.pom.go.id.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah yang dimaksud dengan safety assessor pada Dokumen Informasi Produk?
bpom A
Jawaban:   
Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, pada halaman 6 disebutkan bahwa Safety Assessor adalah seseorang dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian keamanan kosmetika baik sebelum maupun selama diedarkan.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Berapa batas maksimum cemaran logam berat Merkuri (Hg) yang diperbolehkan dalam produk kosmetika ?
bpom A
Jawaban:   
Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor  HK. .03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang  Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam  Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 17 Tahun 2014, pada Lampiran I disebutkan bahwa Batas maksimum cemaran logam berat Merkuri (Hg) yang diperbolehkan dalam produk kosmetika adalah tidak lebih dari 1 mg/kg atau 1 mg/L (1ppm).
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah kosmetika boleh mengandung babi, jika dilarang apakah peraturan yang mengatur hal tsb?
bpom A
Jawaban:   
Produk kosmetika tidak dilarang mengandung bahan yang berasal dari babi, dan kewajiban produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai diberlakukan tahun 2019. Namun demikian, produk kosmetika yang akan diedarkan di Indonesia sebaiknya tidak mengandung babi,  karena asal bahan termasuk persyaratan dalam Daftar Informasi Produk yang harus dimiliki oleh produsen/importir. Apabila kosmetika mengandung bahan yang berasal dari babi, maka harus mencantumkan informasi yang jelas tentang kondisi barang sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan". Informasi mengandung bahan yang berasal dari babi tersebut harus tertera dalam kemasan produk.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Bagaimana peraturan terkait penggunaan Bahan Triclosan pada kosmetika ?
bpom A
Jawaban:   
Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Triclosan selain sebagai bahan aktif antimikroba juga dapat berfungsi sebagai pengawet, dan hanya boleh digunakan untuk sediaan kosmetik tertentu yang disebutkan didalam peraturan bahan, yaitu :
- Kadar maksimal 0.3%, hanya boleh untuk sediaan : Pasta gigi Sabun mandi, Sabun mandi
cair, Deodoran (nonspray), Bedak wajah dan blemish concealers, Sediaan kuku untuk membersihkan kuku sebelum aplikasi system kuku artifisial, Sampo, Kondisioner, Pembersih wajah
- Kadar maksimal 0.2% untuk sediaan mouthwash
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah penandaan kosmetika impor boleh menggunakan stiker dan wajib menggunakan Bahasa Indonesia serta diperbolehkan dari pihak distributor/importir yang melakukan penempelan penandaan tersebut ?
bpom A
Jawaban:   
Penandaan kosmetika boleh menggunakan stiker asalkan tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasannya dan tidak mudah luntur atau rusak dan Penandaan kosmetika yang beredar di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Penandaan kosmetika tersebut telah ditempel dari pihak produsen Negara Asal dan tidak boleh dilakukan penempelan dari pihak distributor atau importer.
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apa saja peraturan yang mengatur tentang  pendaftaran kosmetika?
bpom A
Jawaban:   
•    Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013
•    Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
•    Permenkes Nomor 1176 /Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
•    Peraturan KBPOM Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KBPOM Nomor 15 Tahun 2016
Bagikan
Whatsapp
bpom Q
Pertanyaan:   
Apakah jika menjadi distributor Suplemen dan Kosmetika lokal harus sebagai PBF/Pedagang Farmasi?
bpom A
Jawaban:   
Disampaikan bahwa produk Suplemen dan Kosmetika lokal dapat didistribusikan oleh selain PBF asalkan sudah mendapatkan surat kerjasama dan penunjukan sebagai distributor dari pihak produsen. Distributor/Pemohon Notifikasi Kosmetik Lokal adalah Badan Usaha yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan melampirkan Surat Izin Produksi Kosmetik dan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) produsen.
Bagikan
Whatsapp