Berita

Jakarta - BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan prima melalui pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Reghi Perdana, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM dalam sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) Ver.2022 dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Rabu (28/09).

Acara dihadiri oleh petugas pelayanan publik seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis BPOM. Bimbingan Teknis (Bimtek) ini digelar sebagai bentuk sosialiasi dan internalisasi pengelolaan pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang berkesinambungan di BPOM.

Jakarta- Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas terhadap layanan publik, BPOM terus berbenah melakukan peningkatan layanan termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan Reghi Perdana, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM dalam sambutannya pada kegiatan Best Practice Sharing dengan tema “Pemenuhan Pelayanan Publik Inklusif bagi Penyandang Disabilitas”, Jumat (16/09).

“Di era serba digital saat ini yang sudah memasuki era society 5.0, informasi yang beredar di masyarakat sangat masif dan cepat. Dengan banyaknya informasi, masyarakat sangat rentan terpapat isu negatif dan konten yang belum jelas kebenarannya seperti hoaks. ‘’Oleh karena itu BPOM memandang perlu suatu pendekatan kreatif agar masyarakat dengan mudah mengenali identitas pesan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) BPOM sebagai referensi informasi Obat dan Makanan yang valid”. Demikian disampaikan Kepala BPOM, Penny K. Lukito dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi  BPOM Tahun 2022 dengan tema “Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Melalui Penguatan Strategi KIE Obat dan Makanan yang Efektif dan Kolaboratif di Jakarta, Selasa (09/08). 

Dalam rangka melakukan sosialisasi dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan serta pengelolaan permintaan informasi publik, Biro Hukum dan Organisasi BPOM menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan serta Standar Pelayanan Permintaan Informasi Publik di Depok, Jumat (05/08).

“Peraturan yang sedang disusun ini, kami in-line kan dengan peraturan terbaru dari Komisi Informasi Pusat. Kami harapkan peraturan ini bersifat implementatif dan mencapai tujuan dari keterbukaan informasi publik”. Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM, Reghi Perdana dalam sambutannya pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM di Bekasi, Rabu (03/08)

Jakarta- BPOM bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan hadir menyampaikan praktik baik dalam publikasi SP4N-LAPOR pada Konsinyering Sosialisasi Dokumen Strategi Komunikasi SP4N-LAPOR! pada Instansi Pengelola secara virtual, Jumat (29/7/2022). Acara yang diselenggarakan oleh KemenPANRB ini diikuti oleh 300 orang peserta yang merupakan pengelola SP4N-LAPOR! dari instansi/lembaga pemerintah pusat maupun daerah.

Depok – Demi memperkuat komitmen pelayanan prima, Badan POM menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima dengan tema “ASN BerAKHLAK, Tingkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat” pada Kamis-Jumat (12 dan 13/5/2022). Menggandeng lembaga pelatihan Kafila Consulting, pelatihan diikuti 44 orang peserta terdiri dari pelaksana pelayanan publik di lingkungan Badan POM dan Perpustakaan Umum Kota Depok.

Untuk terus meningkatkan performa Pelayanan, Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan Kembali Membuka Pelayanan Tatap Muka Mulai 4 April 2022

“Jadi kami bisa gunakan aplikasi ini untuk cek produk yang dijual secara offline dengan cara scan, kalau mau cek produk yang dijual secara online, bagaimana Mba?”. Tiga orang peserta kegiatan Sinergi Edukasi Obat dan Makanan Bersama Mitra Kerja BPOM bertanya dengan antusias saat mencoba aplikasi BPOM Mobile. Sebelum bertanya, peserta tersebut telah mencoba mengecek legalitas sampel produk kosmetika dan makanan kemasan yang disediakan khusus petugas Badan POM untuk peserta kegiatan.

Jakarta- “Badan POM telah menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) kepada 11 vaksin sehingga sudah telah keamanan, khasiat, dan mutunya. Tidak perlu pilih-pilih vaksin karena vaksin yang tersedia adalah vaksin yang terbaik. Berdasarkan penelitian, antibodi yang dihasilkan dari vaksin COVID-19 setelah enam bulan akan menurun sehingga diperlukan vaksin booster untuk meningkatkan kembali antibodi,” ujar Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat Nurvika Widyaningrum, pada kegiatan Sinergi Edukasi Obat dan Makanan Bersama Mitra Kerja BPOM, Minggu (27/3). Lebih lanjut Nurvika Widyaningrum mengatakan kepada warga Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menjadi peserta kegiatan vaksinasi booster.