Berita Aktual
Infodemik: Bahaya Isu Obat dan Makanan di Tengah Pandemi, Saring sebelum Sharing!
Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat dihadapkan pada bahaya “pandemi informasi” yang kurang tepat atau dikenal dengan istilah infodemik. Infodemik telah menjadi isu global. Informasi yang berlebihan menyebabkan sulit membedakan isu yang benar dan isu yang salah. Hal ini menyebabkan terjadinya bias informasi yang merugikan upaya percepatan penanganan COVID-19.
Badan POM Raih Raksa Nugraha - Indonesian Consumer Protection Award 2020
Badan POM terus meraih penghargaan atas prestasi kinerjanya. Kali ini penganugerahan Raksa Nugraha – Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) 2020 dengan peringkat Platinum diberikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kepada Badan POM atas komitmennya dalam penerapan perlindungan konsumen di tengah pandemi COVID-19.
The Best Contact Center Indonesia 2020
Jakarta - Untuk memacu prestasi, Badan POM kembali berpartisipasi dalam ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2020 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). TBCCI 2020 diikuti oleh 52 instansi, baik lembaga pemerintah, badan publik, dan perusahaan swasta di Indonesia. Tahun ini menjadi tahun ke-2 Badan POM mengikuti ajang bergengsi ini.
TOP 6 Outstanding Achievement, Badan POM Masuki Tahap Evaluasi Lanjutan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020
Jakarta – Pacu prestasi, Badan POM kembali berpartisipasi dalam ajang Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Ombudsman RI, dan Kantor Staf Presiden. Ini merupakan keikutsertaan Badan POM yang ke-3 kalinya, dimana Badan POM masuk dalam kategori Oustanding Achievement. Kategori ini diperuntukkan khusus bagi instansi pemerintah yang telah berhasil memenangkan kompetisi di tahun 2018 dan 2019.
Ayo Lapor Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik!
Jakarta - Peran strategis pengaduan masyarakat menjadi prioritas Badan POM, yang diwujudkan dengan adanya unit khusus pengelola pengaduan yaitu Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang ada di Badan POM pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.
Saat ini pengelolaan pengaduan di Badan POM semakin diperkuat dengan hadirnya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui platform Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Ombudsman RI, dan Kantor Staf Presiden.
Roadmap SP4N 2020-2024, Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Jakarta – Senin (21/09/2020), Badan POM hadiri sosialisasi Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 46 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB secara daring yang juga dihadiri oleh pengelola SP4N dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.
Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Raih Kinerja 'Sangat Baik' pada Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2020
Jakarta. Senin (3/8), BPOM melaksanakan exit meeting penilaian internal kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM yang dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) di BPOM pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.
Penilaian UPP BPOM dilaksanakan terhadap seluruh jenis layanan publik terdiri dari 14 unit kerja BPOM pusat dan 33 UPT Balai Besar/Balai POM. Penilaian telah dilaksanakan pada 23 – 30 Juli 2020 oleh tim penilai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.111 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2020.
Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Targetkan Pelayanan Prima pada Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2020
HaloBPOM Pastikan Tetap Responsif di Masa Pandemi COVID-19
Penetapan status pandemi COVID-19 oleh World Health Organization (WHO) di awal tahun 2020 telah memunculkan dampak bagi aspek sosial ekonomi global termasuk di Indonesia. Hal ini juga telah mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Kondisi pandemi yang menyebabkan terbatasnya aktivitas dan mobilitas karena pemberlakuan work from home (WFH) dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga berdampak pada Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan Contact Center HaloBPOM 1500533.