Roadmap SP4N 2020-2024, Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional


21 Sep 2020 67

Jakarta – Senin (21/09/2020), Badan POM hadiri sosialisasi Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 46 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB secara daring yang juga dihadiri oleh pengelola SP4N dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

Roadmap
 disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait diantaranya Kantor Staf Presiden, Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Pemerintah Daerah Top Pengelola Pengaduan Tahun 2019. Pihak Non-Governmental Organization dan komunitas masyar akat ikut dilibatkan agar kebutuhan seluruh pengguna SP4N bisa diakomodir. Roadmap ini juga merupakan proyek percontohan bantuan dari United Nations Development Program (UNDP) dan The Korea International Cooperation Agency (KOICA) dengan Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Bali, dan Kabupaten Badung.

SP4N merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka. Roadmap SP4N 2020-2024 merupakan lanjutan dan sebagai pondasi sistem yang telah dibangun di Roadmap SP4N 2015-2019. Diharapkan SP4N mempunyai tingkat kematangan yang memadai untuk dapat menopang dan memiliki sistem yang optimal untuk mampu berdaya saing dengan negara lain. Roadmap menjadi acuan bersama dalam melakukan langkah-langkah optimalisasi SP4N dan perlu kesamaan pemahaman seluruh level mulai dari pembina, penanggung jawab, admin dan pejabat penghubung SP4N”, jelas Diah Natalisa Deputi Bidang Pelayanan Publik, KemenPANRB.

Sofhie Kemkhadze dari UNDP memberikan apresiasi terkait penggunaan SP4N melalui platform Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai sistem pengelolaan pengaduan satu pintu di Indonesia yang dapat memberikan umpan balik dan saran guna peningkatan efisiensi pelayanan publik. Namun LAPOR perlu juga memperhatikan pengarusutamaan gender dan kemudahan bagi penyandang diabilitas.

“LAPOR telah memberikan akses yang mudah dalam penyampaian pengaduan pelayanan publik oleh pemerintah pusat dan daerah. Selama 2 tahun terakhir, pemrintah Indonesia terus menerus melakukan langkah perbaikan mulai dari SDM, regulasi, sistem teknologi informasi guna pengembangan SP4N. KOICA akan terus berbagi tentang sistem pengaduan yang telah dijalankan di Korea Selatan”, ujar Jeong Hoe Jin, KOICA.

 

“Ke depan, diharapkan data LAPOR dapat menjadi evidence based policy dan Roadmap SP4N mampu mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, terpercaya dan partisipatif. Data LAPOR dapat menjadi bahan diskusi publik terkait topik pengaduan, penanganan pengaduan hingga persoalan yang tidak dapat terselesaikan,” ujar Abetnego Panca Putra Tarigan, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden (KSP).

Bagikan
Whatsapp