SDM Kompeten untuk Perkuat Pelayanan Informasi Publik PPID


18 Jun 2021 288

Bekasi - “Badan POM harus terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang prima di masing-masing satuan kerjanya. Untuk itu seluruh personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM harus memiliki pengetahuan dan keseragaman pemahaman terkait implementasi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana ketentuan yang berlaku,” ujar Elin Herlina Sekretaris Utama Badan POM saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kamis (17/6).

Diikuti oleh 230 peserta yang terdiri dari PPID Utama, PPID Pelaksana, dan Tim Penghubung PPID di lingkungan Badan POM secara offline dan online, Bimtek Pengelolaan Layanan PPID ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait implementasi keterbukaan informasi publik, standar pelayanan informasi publik, dan pengelolaan layanan PPID.

Pada tahun 2020, Badan POM telah berhasil meraih Anugerah Badan Publik “Informatif” kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 94,09 berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Komisi Informasi Pusat. Untuk dapat mempertahankan capaian ini maka PPID perlu diperkuat dengan personil yang kompeten yang mampu memberikan pelayanan informasi sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan.

Standar layanan informasi publik adalah level minimum yang harus dicapai oleh Badan Publik dalam menerapkan layanan informasi publik melalui Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 yang saat ini sedang direvisi melalui Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) tahun 2021,” ujar Arif Adi Kuswardono Komisioner Komisi Informasi Pusat.

PPID Utama Badan POM, Reghi Perdana menyampaikan Badan POM akan segera melakukan pembahasan untuk pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan berdasarkan usulan yang telah disampaikan unit kerja dan UPT serta melakukan penilaian monev internal keterbukaan informasi publik pada PPID unit kerja dan UPT.

“Badan POM juga akan langsung menindaklanjuti Revisi Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang saat ini masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM dengan finalisasi revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM,” tambahnya.

Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terlibat aktif dalam diskusi dan mengikuti simulasi terkait tata cara pengisian formulir elektronik PPID pada aplikasi SIMPEL.  

Keterbukaan informasi harus terus diperkuat melalui berbagai upaya dalam aspek pelayanan informasi publik, peningkatan pengetahuan dan kompetensi SDM, inovasi, membangun kepercayaan dan partisipasi publik, serta melakukan sinergi dan kolaborasi dalam penyediaan, pelayanan, dan penyebarluasan informasi sehingga Badan POM dapat tetap menjadi Badan Publik yang Informatif.

 

(Fatimatuzzahro-Biro Hukor)

 

Bagikan
Whatsapp