Sigap Lindungi Konsumen Kala Pandemi Melanda


24 Agu 2021 55

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dikutip dari hasil survei Global Consumer Insights 2020 Pricewaterhouse Coopers (PwC) bertajuk "Before and After the COVID-19 Outbreak", pandemi dan aturan pembatasan jarak sosial yang diterapkan telah menyebabkan perubahan mendasar dalam cara konsumen bekerja, berkomunikasi, makan, dan menjaga kesehatan mereka. Peningkatan belanja konsumen Indonesia diantaranya didominasi oleh produk kesehatan (77%) dan bahan makanan (67%).

Produk kesehatan seperti suplemen kesehatan, herbal, pangan, obat–obatan termasuk masker dan hand sanitizer menjadi barang yang paling banyak diburu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan berjudul "Tinjauan Big Data Terhadap Dampak COVID-19 2020", terjadi peningkatan tajam penjualan online di masa pandemi bila dibandingkan dengan penjualan di bulan Januari 2020. Pada bulan April 2020 tercatat meningkat 480% dari Januari 2020 dengan penjualan tertinggi dipegang Makanan dan Minuman yang melonjak tajam 1070% dari penjualan di bulan Januari 2020. 

Pandemi bukan hanya membawa dampak bagi konsumen, tetapi juga pelaku usaha. Penyelamatan dunia usaha untuk memulihkan ekonomi nasional harus dibarengi dengan perlindungan konsumen karena perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh adanya transaksi dengan konsumen, demikian pula sebaliknya. Pemerintah berperan sebagai regulator yang menjamin adanya kepercayaan pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi.

Kondisi ini mendorong BPOM untuk semakin sigap dalam memberikan pendampingan bagi pelaku usaha dan memperkuat perlindungan konsumen di tengah pandemi.

BPOM melakukan berbagai upaya, diantaranya: (1) pengawalan akses dan ketersediaan obat, obat tradisonal, suplemen kesehatan; (2) pengawalan pengembangan dan uji klinik obat dan vaksin COVID-19; (3) pendampingan UMKM; (4) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE); (5) pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan pengaduan; dan (6) penindakan.

Pengawalan akses dan ketersediaan obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan berupa percepatan timeline sertifikasi sarana, penerbitan Emergency Use Authorization (EUA), simplifikasi dan percepatan registrasi, pengawasan pemasukan dan distribusi obat dan obat tradisional donasi. Untuk mempercepat ketersediaan obat dan vaksin COVID-19, BPOM juga melakukan pengawalan terhadap pengembangan dan uji klinik obat dan vaksin COVID-19 untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutunya.

Pendampingan UMKM juga menjadi prioritas. UMKM memegang peran strategis dalam menyediakan kebutuhan untuk kesehatan masyarakat. UMKM juga menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. UMKM yang lentur terhadap krisis menjadi salah satu kekuatan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi, melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

BPOM memberikan berbagai insentif bagi UMKM yaitu: (1) percepatan perizinan; (2) penyederhanaan prosedur/persyaratan; dan (3) pendampingan intensif untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produk UMKM. 

BPOM memberikan bimbingan teknis dan desk yang proaktif terkait sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik, seperti penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap, Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), maupun pemenuhan persyaratan registrasi untuk mendukung percepatan penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) bagi UMKM. Keringanan 50% atas tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diberlakukan pada pendaftaran produk usaha mikro kecil (UMK) pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik.

BPOM gencar melakukan KIE dan membuka akses seluas-luasnya bagi konsumen untuk memperoleh informasi keamanan Obat dan Makanan melalui webinar, website, SMS blast, e-book, media sosial resmi BPOM, dan media lainnya. 

Melalui KIE diharapkan dapat terbentuk konsumen cerdas, kritis dan berdaya yang dapat memilih Obat dan Makanan yang aman serta tidak termakan banyaknya hoaks/disinformasi di tengah pandemi. KIE juga dapat mendorong peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia yang saat ini baru berada di angka 49,07 berada pada level mampu. Artinya konsumen sudah mengenal hak dan kewajibannya serta mampu menentukan pilihan konsumsinya. Namun belum terlalu aktif dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen, ditunjukkan dengan keengganan menyampaikan pengaduan jika terjadi permasalahan dalam konsumsi barang dan/atau jasa.

Untuk memudahkan konsumen menyampaikan pengaduan dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah membentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di Badan POM pusat dan 73 Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.

Selama pandemi, pelayanan pengaduan secara online menjadi andalan, melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, Contact Center HaloBPOM 1500533, email, SMS, fax, media sosial, Whatsapp, website ulpk.pom.go.id, dan aplikasi BPOM mobile.

Maraknya peredaran, pengiriman, promosi dan iklan penjualan Obat dan Makanan secara online, mendorong BPOM mengandeng beberapa e-Commerce dan Indonesian e-Commerce Association (IdeA) untuk melakukan kerja sama pengawasan. 

BPOM juga mengintensifkan patroli siber. Sepanjang tahun 2020, total 117.096 link telah diajukan takedown, terdiri dari 45% obat; 24% kosmetik; 16% pangan olahan; 8% obat tradisional; dan 2% NAPPZA, melonjak 376,52% dibandingkan tahun 2019.

BPOM juga perkuat penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sepanjang tahun 2020, terdapat 221 perkara dengan nilai ekonomi lebih dari 80 milyar rupiah. Pembersihan pasar dari produk Obat dan Makanan ilegal beri andil dalam mengembalikan pangsa pasar produk dalam negeri dan berkontribusi langsung terhadap penguatan pasar dalam negeri.

Komitmen BPOM atas upaya perlindungan konsumen di masa pandemi telah mendapatkan apresiasi. BPOM memperoleh Raksa Nugraha – Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) 2020 tingkat pemeringkatan Platinum Kategori Entitas Publik dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPOM menjadi satu-satunya instansi pemerintah dengan predikat tertinggi di ajang ini.

Kuatnya sistem penanganan pengaduan konsumen juga membawa BPOM raih penghargaan Top 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 Kategori Outstanding Achievement dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Keterbukaan informasi yang gencar dilakukan BPOM di masa pandemi juga berhasil membawa BPOM meraih Anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2020 dari Komisi Informasi Pusat. 

BPOM akan terus melakukan penguatan perlindungan konsumen sebagai bakti BPOM untuk negeri. 

PM - Vika

Sumber Berita: https://bit.ly/MajalahPOMEdisi7

 

Bagikan
Whatsapp