Lagi, Badan POM Raih Anugerah Badan Publik Informatif


26 Okt 2021 36

Badan POM kembali meraih Anugerah Badan Publik Informatif yang disampaikan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat secara daring (26/10). Badan POM berhasil memperoleh nilai 95,43 dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

Monev keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat merupakan kegiatan rutin setiap tahun untuk memotret implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Pelaksanaan monev terdiri atas dua tahap yaitu pengisian Self-Assessment Questioner (SAQ) yang dimulai pada tanggal 23 Juni 2021 dan presentasi Badan Publik tentang inovasi dan kolaborasi pada 29 September hingga 6 Oktober 2021.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menyampaikan bahwa secara garis besar, keterbukaan informasi publik di Indonesia mengalami perubahan ke arah perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. “Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan jumlah Badan Publik Informatif dan Menuju Informatif serta penurunan jumlah Badan Publik Cukup Informatif, Tidak Informatif dan Kurang Informatif dibandingkan tahun 2020,” ujarnya.

Lebih lanjut Gede Narayana memaparkan bahwa dari 337 Badan Publik yang berpartisipasi dalam monev terdapat 83 Badan Publik yang masuk dalam kualifikasi Informatif, 63 Badan Publik Menuju Informatif, 54 Badan Publik Cukup Informatif, 37 Badan Publik Kurang Informatif, dan 100 Badan Publik Tidak Informatif. Hasil ini lebih baik dibandingkan tahun 2020 dimana terdapat 60 Badan Publik yang masuk dalam kualifikasi Informatif, 34 Badan Publik Menuju Informatif, 61 Badan Publik Cukup Informatif, 47 Badan Publik Kurang Informatif, dan 146 Badan Publik Tidak Informatif dari 348 Badan Publik yang berpartisipasi.

Komisi Informasi Pusat menyampaikan apresiasi kepada Badan Publik yang secara sungguh-sungguh berbenah diri dan selalu berada pada kualifikasi Informatif. “Namun perlu diingat, penganugerahan ini, bukanlah suatu ajang kontestasi antar Badan Publik, namun merupakan tolok ukur implementasi keterbukaan informasi publik di tanah air. Kata kuncinya bukanlah peringkat, namun bagaimana kita dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya,

Selain Badan POM, pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya yang menerima Anugerah Badan Publik Informatif antara lain Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Komisi Yudisional. Peringkat pertama kategori Kementerian/Lembaga diperoleh Kementerian Pertanian, kategori Pemerintah Provinsi diperoleh Provinsi Jawa Tengah, kategori Lembaga Non Struktural diperoleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, kategori Badan Usaha Milik Negara diperoleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan kategori Perguruan Tinggi Negeri diperoleh Universitas Airlangga.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa kunci keterbukaan informasi di Indonesia adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. “Badan Publik di Indonesia harus menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan masyarakat. Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga harus merespon permintaan informasi publik dengan cerdas, cepat dan tepat. Hal ini harus dibarengi oleh partisipasi masyarakat yang cerdas dalam memanfaatkan informasi publik. Yang paling penting, adalah masyarakat mendapatkan manfaat yang besar dari kehadiran Badan Publik di Indonesia”, tutup Wakil Presiden.

 

Biro Hukum dan Organisasi

 

 

Bagikan
Whatsapp