BPOM Mobile, Cara Mudah Deteksi Legalitas Produk Obat dan Makanan


30 Mar 2022 79

“Jadi kami bisa gunakan aplikasi ini untuk cek produk yang dijual secara offline dengan cara scan, kalau mau cek produk yang dijual secara online, bagaimana Mba?”. Tiga orang peserta kegiatan Sinergi Edukasi Obat dan Makanan Bersama Mitra Kerja BPOM bertanya dengan antusias saat mencoba aplikasi BPOM Mobile. Sebelum bertanya, peserta tersebut telah mencoba mengecek legalitas sampel produk kosmetika dan makanan kemasan yang disediakan khusus petugas Badan POM untuk peserta kegiatan.

Oke Dwiraswati, perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM, menjelaskan bahwa untuk mengecek legalitas produk Obat dan Makanan selain dengan scan barcode produk, juga dapat dilakukan dengan menginput nomor izin edar produk tersebut. “Jadi, saat membeli, misalnya produk kosmetika, secara online cari Nomor Ezin Edar (NIE) Badan POMnya, klik fitur Cek NIE pada aplikasi BPOM Mobile, kemudian pilih kategori pencarian nomor registrasi, lalu masukkan/input NIE produk. Jika terdaftar di Badan POM, akan muncul informasi tentang produk tersebut,” jelas Oke Dwiraswati.

Uji coba BPOM Mobile kembali menjadi salah satu materi yang diberikan kepada peserta kegiatan Sinergi Edukasi yang kali ini diadakan di Gedung Candra Naya Jakarta Barat, Selasa (29/03). Selain materi BPOM Mobile, Oke Dwiraswati dan Nelly Rachman yang menjadi narasumber kegiatan juga memaparkan materi pengenalan Badan POM termasuk tugas dan komoditi yang awasi serta Cek KLIK.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris yang hadir membuka kegiatan menyampaikan apresiasinya kepada Badan POM. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Badan POM, yang selama ini berkolaborasi dengan Komisi IX DPR RI dalam mengedukasi masyarakat. Terutama mengenai bagaimana cara memilih produk Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut Charles Honoris mengatakan bahwa kehadiran Badan POM membuat hidup kita sebagai warga negara dapat hidup tenang, karena produk Obat dan Makanan yang kita konsumsi sehari-hari telah diawasi peredarannya oleh Badan POM. “Badan POM berperan penting dalam perlindungan kepada masyarakat Indonesia, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama terkait pengawalan uji klinik dan pemberian izin penggunaan darurat vaksin COVID-19,” ungkapnya lebih lanjut.

Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Nurvika Widyaningrum melengkapi pernyataan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dengan mengatakan bahwa Badan POM dan Komisi IX DPR RI bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung program vaksinasi pemerintah yang menjadi salah satu upaya penanganan pandemi COVID-19.

Kepada warga Tamansari yang menjadi peserta kegiatan, Nurvika Widyaningrum menegaskan bahwa Badan POM telah melakukan evaluasi terkait keamanan, khasiat dan mutu vaksin COVID-19. “Karena itu, Bapak dan Ibu jangan menolak vaksin karena takut mengalami KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). “Tidak semua orang akan mengalami KIPI. Dan jika mengalami KIPI, ini hanya berlangsung sementara, paling lama hanya 48 jam,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa semua vaksin yang digunakan pemerintah telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan POM. (PM-Nelly)

Bagikan
Whatsapp