Tingkatkan Pelayanan Publik, BPOM Upgrade Pelayanan Publik yang Ramah Disabilitas


18 Sep 2022 169

Jakarta- Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas terhadap layanan publik, BPOM terus berbenah melakukan peningkatan layanan termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan Reghi Perdana, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM dalam sambutannya pada kegiatan Best Practice Sharing dengan tema “Pemenuhan Pelayanan Publik Inklusif bagi Penyandang Disabilitas”, Jumat (16/09).

Hadir sebagai narasumber, Salahuddin (Kementerian Sosial), Bima Agung (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), dan Riyanti Ridzki Dewi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pada kegiatan yang diikuti secara online oleh 200 petugas pelayanan publik BPOM di seluruh Indonesia melalui zoom meeting. Para narasumber menyampaikan mengenai kebutuhan penyandang disabilitas untuk aksesbilitas pelayanan publik dan beberapa inovasi ramah penyandang disabilitas.

"Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan hal kompleks yang harus menjadi perhatian bersama terutama bagi penyelenggara layanan publik," jelas Salahudin saat memaparkan materi tentang Kebutuhan Penyandang Disabilitas untuk Aksesibilitas Pelayanan Publik. “Telah terjadi perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas, dulu dianggap sebagai objek, sekarang menjadi subyek". "Dulu penyandang disabilitas merupakan sektor sosial dan sekarang menjadi perhatian multi sektor”. Di Indonesia, pergeseran paradigma regulasi terkait penyandang disabilitas ditandai dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," tuturnya lebih lanjut.

Senada dengan Salahudin, Reghi Perdana menyatakan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara layanan publik. Setiap Pelayanan Publik serta Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan pemerintah harus dapat diakses tanpa diskriminasi.

 

Dalam kegiatan ini, BPOM melakukan benchmarking kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PPID BPKP), guna mengidentifikasi upaya pengembangan fasilitas pelayanan publik dan layanan informasi publik yang ramah disabilitas. "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas dengan memasukkan dalam Daftar Kajian Strategis Daerah. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, DKI Jakarta mengembangkan fitur ramah disabilitas pada website layanan publiknya," ungkap Bima Agung. Sementara itu, PPID BPKP mengembangkan LARISA (Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas Sensorik) yang juga diperkenalkan pada kegiatan ini. Aplikasi yang diujicobakan langsung kepada penyandang disabilitas ini menyajikan fitur-fitur yang mempermudah akses layanan informasi. LARISA juga menyediakan layanan informasi tatap muka melalui dokumen braille bagi penyandang disabilitas tuna netra.

BPOM sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik terus berupaya meningkatkan penyediaan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan publik, termasuk memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.  Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menginisiasi inovasi dan meningkatkan komitmen unit penyelenggara pelayanan publik di BPOM untuk menyediakan pelayanan publik ramah disabilitas. (PM-Irene,Dede)

Bagikan
Whatsapp