Kolaborasi dengan KemenkoPolHukam, BPOM Berbagi Best Practice Pengelolaan Pengaduan untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik


21 Sep 2022 86

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menginisiasi penyelenggaraan rapat koordinasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan menggandeng Ombudsman Republik Indonesia dan BPOM, Rabu (21/09).

Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Peran Penting Focal Point dalam Rangka Pengawasan Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga” ini, BPOM hadir sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik BPOM. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenkopolhukam yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkecimpung dalam bidang pelayanan publik.

“Kementerian/Lembaga dapat mengoptimalkan peran focal point dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pengaduan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pengawasan pelayanan publik”, ujar Agung Pratistho selaku Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik, Kemenkopolhukam yang memimpin jalannya rapat koordinasi tersebut.

Hadir pula sebagai narasumber, Patnuaji Agus Indrarto, Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat, Ombudsman RI yang menyampaikan bahwa peran focal point oleh Ombudsman RI selaku pengawas pelayanan publik mencakup koordinasi dan konsolidasi dalam rangka percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik, koordinasi dalam kerangka monitoring tindakan korektif, rekomendasi, serta pengembangan jaringan pengawas pelayanan publik. “Jumlah pengaduan sedikit belum tentu menunjukkan kualitas pelayanan publik baik. Yang terpenting bukan hanya jumlah pengaduan, namun bagaimana semua pengaduan yang masuk direspon dan ditindaklanjuti sampai selesai”, jelasnya.

Nurvika Widyaningrum, Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi BPOM menyampaikan bahwa pengaduan bukan sesuatu yang negatif, namun harus dipandang secara positif, karena instansi butuh masukan dan kontribusi dari masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk menyampaikan pengaduan. Untuk itu BPOM terus melakukan berbagai upaya penguatan pengelolaan pengaduan termasuk mendorong peningkatan jumlah pengaduan di BPOM dengan melakukan publikasi intensif terkait pengelolaan pengaduan BPOM kepada masyarakat, diantaranya melalui penyebaran leaflet yang berisi materi SP4N-LAPOR dan HALOBPOM pada pameran dan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat, media sosial official BPOM, media cetak dan online, serta media lainnya seperti billboardvideotron, dan bus jemputan BPOM.

Selain itu, untuk meningkatkan pengelolaan pengaduan, BPOM mengoptimalisasi pemanfaatan data pengelolaan pengaduan sebagai bahan reviu kebijakan publik, dan publikasi data yang dapat dimanfaatkan oleh internal dan eksternal BPOM.

Peserta yang hadir aktif menyampaikan berbagai pertanyaan terkait strategi perkuatan pengelolaan pengaduan, integrasi antara aplikasi pengaduan instansi dengan aplikasi SP4N-LAPOR, serta masukan pembenahan sistem aplikasi LAPOR.

Dari kegiatan ini diharapkan adanya pendampingan lebih lanjut dari Ombudsman bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka optimalisasi peran focal point dalam pengawasan pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima. (PM-Myra)

Bagikan
Whatsapp