UNGGUL DALAM PELAKSANAAN RB DAN PENGELOLAAN PENGADUAN, BPOM MENERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU DARI PERPUSNAS RI
Dalam rangka memperkuat implementasi RB dan pengelolaan pengaduan di Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI), tim Biro Hukum, Organisasi, Kerja sama, dan Humas, Perpusnas RI berkunjung ke BPOM pada Jumat (30/9). Kunjungan disambut hangat oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM, Reghi Perdana, yang didampingi oleh Plt. Inspektur II, Ali Yudi, dan Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Nurvika Widyaningrum.
Ketertarikan Perpusnas RI untuk melakukan studi tiru ke BPOM melihat raihan indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM yang terus meningkat dan selalu berada di atas nilai rata-rata indeks RB Kementerian/Lembaga lainnya. Prestasi BPOM lainnya yaitu diraihnya penghargaan Piala Anggakara Birawa kategori Outstanding Achievement pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian PAN RB, menjadi motivasi Perpusnas RI untuk belajar dari BPOM agar dapat meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya.
Pustakawan Ahli Madya Perpusnas RI, Budi Kusumawardhani, menyampaikan tujuan kedatangan mereka ke BPOM adalah agar dapat meniru perjuangan dan semangat BPOM dalam mengelola RB dan juga penanganan pengaduan melalui SP4N LAPOR.
Dalam paparannya Ali Yudi menyampaikan bahwa salah satu strategi keberhasilan reformasi birokrasi di BPOM adalah adanya komitmen kuat, tidak hanya datang dari seluruh pegawai tetapi juga dari pimpinan tinggi BPOM. Komitmen BPOM dalam pelaksanaan RB diwujudkan dengan manjadikan Indeks RB sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam dokumen Rencana Strategis BPOM. Dengan mencantumkan Indeks RB sebagai indikator kinerja maka sumber daya yang diperlukan dapat difokuskan pada pencapaian target indikator tersebut yang kemudian dilakukan cascading ke jenjang unit organisasi di bawahnya.
“Pengaduan bukan lagi diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Pengaduan yang disampaikan merupakan salah satu bentuk cinta dari masyarakat untuk membuat BPOM menjadi lebih baik”, ujar Nurvika Widyaningrum saat berbagi mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM. Semakin banyak jumlah pengaduan yang diterima akan semakin banyak pula masukan yang dapat digunakan oleh BPOM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan serta kinerja pelayanan publik dapat dijadikan Early Warning System adanya isu/pelanggaran Obat dan Makanan. BPOM terus mendorong pemanfaatan data pengaduan sebagai evidence based public service policy.
BPOM berharap melalui studi tiru ini dapat menularkan semangat kepada Perpusnas untuk terus meningkatkan pelaksanaan RB dan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. Pertemuan diakhiri dengan kunjungan tim Perpusnas RI ke ruang layanan Contact Center HALOBPOM dan melihat langsung penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh agent HALOBPOM. (PM–Ditha)
