Perkuat Kompetensi Unit Kerja BPOM di Seluruh Indonesia, BPOM Selenggarakan Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat
Surabaya – Untuk meningkatkan wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Informasi dan Pengaduan, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR, serta Tim Koordinasi Kehumasan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait pengelolaan informasi, pelayanan informasi dan pengaduan, serta pelaksanaan KIE kepada masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi BPOM menyelenggarakan kegiatan Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat di Hotel Shangri-La Surabaya pada Selasa-Rabu (20-21/6/2023). Selain meningkatkan kompetensi petugas, kegiatan tersebut merupakan forum yang bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan informasi dan pengaduan dari pusat hingga daerah.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Reghi Perdana saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa BPOM harus memiliki positioning sebagai pemberi informasi yang valid, kredibel dan terdepan. Disamping itu, untuk meningkatkan awareness masyarakat, seluruh unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, yang dimotori oleh Tim Koordinasi Kehumasan dan KIE, harus selalu kritis dan membuka mata pada dinamika yang terjadi di masyarakat sebagai rujukan ide dalam melakukan inovasi metode yang kreatif. “Semoga kegiatan ini dapat semakin memperkuat pengelolaan informasi publik, KIE, dan pelayanan pengaduan masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi dan terciptanya masyarakat Indonesia yang cerdas”, ujar Reghi.
Pada hari pertama, peserta diajak untuk memahami Strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Implementasinya. BPOM telah menetapkan Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan dengan identitas kataBPOM sebagai panduan pelaksanaan KIE sehingga tercipta keseragaman dalam penyampaian pesan KIE di seluruh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar mudah dikenali masyarakat sebagai sumber informasi Obat dan Makanan yang benar dan terpercaya. kataBPOM adalah identitas yang digunakan dalam penyebaran KIE BPOM yang artinya setiap konten atau pesan KIE akan yang muncul dari BPOM akan menggunakan kataBPOM sebagai identitas sumber informasi sekaligus merepresentasikan institusi BPOM terkait KIE”, ujar Fauzi Harmoko selaku pembicara pada sesi tersebut.
Selain Strategi Strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Implementasinya, pada hari pertama juga diberikan materi terkait SOP Layanan Kehumasan serta Tata Hubungan Kerja Tim Koordinasi Kehumasan KIE yang disampaikan oleh Eka Rosmalasari selaku Ketua Tim Kerja Hubungan Media dan Dokumentasi Strategis dan Yanti Kamayanti Latifa selaku Ketua Tim Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. SOP Layanan Kehumasan merupakan panduan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang Kehumasan dan KIE. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan kinerja UPT terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat menjadi kunci dalam menjaga reputasi dan menjadikan BPOM menjadi sumber yang dipercaya oleh masyarakat.
Acara pada hari pertama kemudian ditutup dengan Simulasi Aplikasi Evaluasi KIE dan Aplikasi Simetris RHPK sebagai tools untuk melakukan monitoring KIE di lingkungan BPOM.
Pada hari kedua, dilakukan diskusi dan pembahasan dalam rangka pembuatan Pedoman Tindak Lanjut Pengaduan yang dipandu oleh Adhita Puspo Wijayanti, Wakil Ketua Tim Kerja Layanan Pengaduan Masyarakat. Pedoman tersebut nantinya akan menjadi acuan seluruh unit kerja di lingkungan BPOM dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sharing knowledge terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi secara komprehensif disertai simulasi dan studi kasus penanganan permintaan informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi publik yang terbuka, sensitif, dan dikecualikan. Hadir sebagai narasumber eksternal pada sesi ini, Arif A. Kuswandono dari PT. Tera Bina Persada. Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT diharapkan mampu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara mandiri dan siap menjadi unit kerja yang informatif.
Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini, terlibat aktif dalam diskusi dan bersemangat mengikuti berbagai simulasi. Diharapkan setelah kegiatan workshop ini peserta dapat memiliki kompetensi yang handal sehingga mampu mendukung peningkatan efektivitas KIE, penyelesaian tindak lanjut pengaduan, dan permintaan informasi sesuai dengan jangka waktu penyelesaian. (PM-Reka)
