Biro Hukum dan Organisasi Gelar Forum Konsultasi Publik: Wujudkan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan yang Responsif
Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara daring, pada Kamis (25/09/2025). Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur masyarakat, antara lain perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), praktisi komunikasi, organisasi masyarakat, media, serta pengguna layanan Contact Center HALOBPOM.
Mengusung tema “Bersama Wujudkan Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang Responsif dan Berkualitas”, kegiatan ini menjadi wadah untuk menjaring aspirasi demi layanan yang semakin baik dan berkesinambungan.
“Kegiatan FKP yang kita laksanakan hari ini menjadi ruang penting bagi partisipasi masyarakat,” ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Andriana Krisnawati, saat membuka acara. “Tidak hanya untuk menyosialisasikan hasil survei kepuasan masyarakat, tetapi juga menghimpun masukan berharga dalam penyusunan Standar Pelayanan yang lebih responsif, inklusif, dan berkualitas,” jelasnya.
Pada sesi pertama, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Andriana Krisnawati, menyampaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025. Hasil survei menunjukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan mencapai angka 95,93 dari skala 100 dengan predikat sangat baik. “Rencana tindak lanjut SKM telah dilakukan terhadap unsur layanan dengan nilai terendah, ” tambah Andriana.
Menanggapi capaian IKM tersebut, Adhitya Ramadhan, perwakilan media massa dari KOMPAS, memberikan apresiasi sekaligus masukan konstruktif. “Dengan diraihnya nilai indeks survei yang baik, semoga spirit untuk memberikan layanan yang yang baik dan berkualitas dapat diterapkan oleh seluruh unit di lingkungan BPOM, bukan hanya di pusat tetapi juga di seluruh UPT,” ujarnya. Adhitya juga menyarankan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) seperti chatbot serta mempertimbangkan penambahan waktu layanan di luar jam kerja untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
Antusiasme peserta terlihat dalam diskusi. Salah satu pengguna layanan HALOBPOM menyampaikan bahwa, layanan HALOBPOM telah mengakomodasi permintaan informasi dan pengaduan dengan baik. Sehingga sebagai pengguna layanan ia merasa sangat puas dengan seluruh layanan yang diberikan.
Sebagai bagian dari agenda FKP, dilakukan juga reviu terhadap Standar Pelayanan Biro Hukum dan Organisasi tentang layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan. Perencana Pertama, KemenPAN-RB, Tryana Amelya, menekankan pentingnya penjelasan alur mekanisme permintaan informasi dan pengaduan agar dipahami masyarakat
Praktisi Komunikasi, The Bridge Academy, Lismaryanti, menambahkan pentingnya manajemen kualitas dari setiap petugas layanan HALOBPOM untuk menjaga konsistensi dalam menanggapi pengaduan serta permintaan informasi obat dan makanan dari masyarakat.
Pengaduan masyarakat merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui penyelenggaraan FKP ini, diharapkan dapat terwujud layanan yang semakin baik dengan mengakomodiasi kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan sekaligus mendukung tugas BPOM sebagai pengawas. Hasil masukan dari FKP ini akan menjadi dasar penyempurnaan Standar Pelayanan dan pengembangan layanan HALOBPOM ke depan, guna memberikan pelayanan yang semakin responsif dan berkualitas bagi masyarakat. (PM – Serly).
