Jakarta – BPOM melalui Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan Pelatihan Teknik Komunikasi Lanjutan untuk Penanganan Pengguna Layanan Berperilaku Sulit dalam Pelayanan Publik pada 16–17 November 2026. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, dengan menggabungkan kehadiran peserta secara langsung dan partisipasi daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Ketua Tim Kerja Layanan Pengaduan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi, Yanti Kamayanti Latifa. Dalam sambutannya, Yanti menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh ketepatan dan kecepatan informasi yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan petugas dalam berinteraksi, mendengarkan, memahami kebutuhan, serta merespons masyarakat dengan berbagai karakteristik dan kondisi.
Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Pelatihan Komunikasi Efektif, Empatik, dan Inklusif bagi Petugas Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan pada 9 November 2026. Jika pelatihan sebelumnya berfokus pada penguatan fondasi komunikasi pelayanan, pelatihan kali ini diarahkan pada peningkatan keterampilan yang lebih mendalam dan aplikatif dalam menghadapi situasi komunikasi yang menantang.
Hadir sebagai narasumber, Lismaryanti, selaku CEO The Bridge Academy sekaligus praktisi komunikasi dan Customer Experience. Pelatihan diikuti oleh petugas pelayanan dari Biro Hukum dan Organisasi serta perwakilan unit pusat, yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, serta Direktorat Siber Obat dan Makanan.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan pembelajaran mengenai tipologi dan karakteristik pengguna layanan yang berperilaku sulit, termasuk pengguna layanan yang menunjukkan emosi intens, bersikap konfrontatif, menyampaikan keluhan secara berulang, mendominasi pembicaraan, maupun memiliki ekspektasi yang melebihi kewenangan petugas. Peserta juga dibekali teknik pengendalian emosi dan pengelolaan tekanan psikologis agar tetap tenang, profesional, dan mampu mengendalikan situasi komunikasi.
Pembelajaran dilanjutkan dengan penguatan teknik komunikasi asertif, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara jelas, tegas, dan tetap menghargai pengguna layanan tanpa bersikap agresif maupun pasif. Melalui diskusi dan simulasi kasus, peserta diajak memahami cara merespons keluhan, menggali permasalahan, serta mengarahkan percakapan pada penyelesaian tanpa terjebak dalam perdebatan.
Pada hari kedua, materi difokuskan pada teknik penggalian informasi, pengelolaan ekspektasi, serta penegasan batas komunikasi dan kewenangan kepada pengguna layanan berperilaku sulit. Peserta mempelajari teknik open-ended question, probing, clarifying, funnel, dan 5W+1H untuk memperoleh informasi yang lengkap, jelas, akurat, dan relevan.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai teknik DESC (Describe, Express, Specify, Consequences) dalam menyampaikan pesan secara asertif, serta negative inquiry untuk menggali lebih lanjut maksud dan alasan di balik pernyataan atau ketidakpuasan pengguna layanan. Teknik tersebut diharapkan dapat membantu petugas memahami akar permasalahan sekaligus menyampaikan respons yang tepat dan profesional.
Dalam pengelolaan ekspektasi, peserta juga diperkuat dengan kemampuan menjelaskan alur pelayanan, keterbatasan prosedur, serta batas kewenangan secara objektif dan transparan. Petugas diharapkan mampu memberikan alternatif penyelesaian yang memungkinkan, melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait, serta menyampaikan informasi tindak lanjut secara jelas kepada masyarakat.
Melalui rangkaian materi, diskusi, dan simulasi selama dua hari, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga dilatih untuk mempraktikkan teknik komunikasi dalam berbagai situasi pelayanan yang menantang.
Di penghujung acara, Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Fahmi Reza, menyampaikan bahwa keberhasilan menangani pengguna layanan berperilaku sulit bukan diukur dari kemampuan petugas memenangkan perdebatan, melainkan dari kemampuan menjaga situasi tetap kondusif, memahami inti permasalahan, memberikan penjelasan yang tepat, serta mengarahkan komunikasi pada solusi sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
Lebih lanjut, ditekankan bahwa empati bukan berarti petugas harus selalu menyetujui atau memenuhi seluruh permintaan masyarakat. Namun, petugas harus mampu menunjukkan bahwa setiap masyarakat didengar, dipahami, dan dilayani dengan sikap yang baik tanpa mengesampingkan aturan dan profesionalisme.
Melalui pelatihan ini, diharapkan petugas pelayanan publik akan semakin tangguh, adaptif, dan profesional dalam menghadapi berbagai situasi komunikasi. Selain itu juga dapat memperkuat sinergi dan kesamaan pemahaman antarpetugas pelayanan di lingkungan BPOM sehingga konsistensi informasi dan kualitas komunikasi pada berbagai kanal layanan dapat terus terjaga (PM-Dwi).